Aturan THR 2026: kapan dibayar dan berapa besarannya
Panduan ringkas aturan THR 2026 untuk mengecek penerima, batas pembayaran, cara menghitung besaran, dan langkah saat hak belum dipenuhi.
# Aturan THR 2026: kapan dibayar dan berapa besarannya
Kalau kamu sedang menunggu THR tahun ini, dua hal paling penting untuk dicek adalah batas pembayaran dan cara menghitung jumlahnya. Aturan THR 2026 mewajibkan perusahaan membayar tunjangan hari raya secara penuh, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Pembayaran juga tidak boleh dicicil.
## Siapa yang berhak menerima THR 2026?
Pekerja yang sudah bekerja terus-menerus selama sedikitnya satu bulan berhak menerima THR keagamaan. Ketentuan ini berlaku bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Artinya, status karyawan tetap atau kontrak tidak otomatis menghapus hak atas THR. Masa kerja tetap menjadi hal yang perlu kamu periksa. Dasar ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Kalau kamu ingin memahami konteks aturan kerja secara lebih luas, baca juga [UU ketenagakerjaan Indonesia dan aturan dasar yang perlu dipahami pekerja](https://langkahkerja.id/undang-undang-ketenagakerjaan/). Artikel itu bisa menjadi titik awal untuk membedakan aturan tentang upah, waktu kerja, dan hak pekerja lainnya.
## Kapan THR harus dibayarkan?
Perusahaan wajib membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Kementerian Ketenagakerjaan juga mengimbau perusahaan membayar lebih awal jika memungkinkan.
Sebagai contoh, jika Idulfitri jatuh pada 21 Maret 2026, THR paling lambat dibayar pada 14 Maret 2026. Tanggal ini mengikuti contoh perhitungan yang dirangkum Hukumonline. Untuk hari raya keagamaan lain, gunakan tanggal hari raya yang berlaku bagi pekerja lalu hitung mundur tujuh hari.
Yang perlu diperhatikan, batas tersebut bukan jadwal agar perusahaan bebas memilih pembayaran bertahap. Menteri Ketenagakerjaan menegaskan THR wajib dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Jadi, simpan bukti pembayaran dan catat tanggal saat THR masuk ke rekening atau diterima melalui cara lain yang disepakati perusahaan.
## Berapa besaran THR yang diterima?
Besaran THR bergantung pada masa kerja, cara pembayaran upah, dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Berikut ringkasannya.
### Masa kerja 12 bulan atau lebih
Pekerja yang sudah bekerja terus-menerus selama 12 bulan atau lebih menerima THR sebesar satu bulan upah.
### Masa kerja satu sampai kurang dari 12 bulan
Pekerja dengan masa kerja sekurang-kurangnya satu bulan tetapi belum mencapai 12 bulan menerima THR secara proporsional. Rumusnya adalah:
`masa kerja dalam bulan ÷ 12 × satu bulan upah`
Misalnya, masa kerja kamu delapan bulan dan satu bulan upah yang menjadi dasar perhitungan adalah Rp6.000.000. Perkiraannya menjadi 8 ÷ 12 × Rp6.000.000, yaitu Rp4.000.000. Angka pada contoh ini hanya untuk menunjukkan cara menghitung, bukan ketentuan nominal untuk semua pekerja.
### Pekerja dengan perjanjian kerja harian lepas
Untuk pekerja harian lepas, cara menentukan satu bulan upah berbeda menurut masa kerja. Jika masa kerja sudah 12 bulan atau lebih, satu bulan upah dihitung dari rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya.
Jika masa kerja masih kurang dari 12 bulan, satu bulan upah dihitung dari rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja. Karena itu, kumpulkan catatan pembayaran upah agar kamu bisa membandingkan perhitungan perusahaan dengan ketentuan yang berlaku.
### Pekerja yang dibayar berdasarkan satuan hasil
Jika upah ditetapkan berdasarkan satuan hasil, satu bulan upah dihitung dari rata-rata upah selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
### Jika aturan perusahaan memberi nilai lebih besar
Perusahaan bisa saja memiliki perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang menetapkan THR lebih besar daripada nilai minimum dalam surat edaran. Jika begitu, pembayaran mengikuti nilai yang lebih besar tersebut.
Karena itu, jangan hanya melihat slip gaji. Periksa juga perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama jika dokumen itu tersedia. Untuk perkembangan aturan lain yang berdampak pada kontrak dan upah, kamu bisa membaca [hal yang perlu dipantau pekerja dari perubahan UU ketenagakerjaan](https://langkahkerja.id/revisi-uu-ketenagakerjaan/).
## Apa yang bisa dilakukan jika THR belum dibayar?
Mulai dari memeriksa tiga hal: masa kerja, dasar upah yang dipakai, dan batas tujuh hari sebelum hari raya. Setelah itu, simpan dokumen yang relevan, seperti perjanjian kerja, slip gaji, bukti transfer, dan komunikasi dengan perusahaan.
Kamu bisa menanyakan status pembayaran kepada bagian HR atau atasan secara tertulis. Gunakan bahasa yang jelas dan cantumkan tanggal hari raya, batas pembayaran, serta perhitungan yang menurutmu perlu dikonfirmasi. Cara ini membantu membuat jejak komunikasi jika masalahnya berlanjut.
Jika perusahaan tetap belum membayar atau membayar tidak sesuai ketentuan, gunakan kanal pengaduan ketenagakerjaan yang tersedia. Pemerintah daerah juga diminta mengupayakan agar perusahaan di wilayahnya menjalankan pembayaran THR sesuai aturan. Kamu dapat membaca panduan [hak pekerja saat menghadapi masalah di tempat kerja](https://langkahkerja.id/hak-pekerja-masalah-kerja/) sebelum menentukan langkah berikutnya.
## Checklist singkat sebelum hari raya
- Pastikan masa kerja sudah mencapai satu bulan.
- Cek apakah hubungan kerjamu memakai perjanjian waktu tertentu atau tidak tertentu.
- Hitung THR berdasarkan masa kerja dan cara pembayaran upah.
- Bandingkan dengan perjanjian atau peraturan perusahaan jika ada.
- Catat batas pembayaran, yaitu tujuh hari sebelum hari raya.
- Simpan slip gaji, bukti pembayaran, dan komunikasi terkait THR.
Aturan THR 2026 memberi dasar yang cukup jelas untuk memeriksa hakmu. Mulai dari dokumen yang kamu pegang, lalu tanyakan bagian yang belum cocok kepada perusahaan sebelum batas pembayaran lewat.
## Sumber
- [Sekretariat Negara, "Terbitkan Edaran THR Keagamaan 2026, Menaker: Harus Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil"](https://www.setneg.go.id/baca/index/terbitkan_edaran_thr_keagamaan_2026_menaker_harus_dibayar_penuh_tak_boleh_dicicil)
- [Hukumonline, "Aturan Pemberian THR 2026 untuk Karyawan Swasta"](https://www.hukumonline.com/berita/a/thr-karyawan-2026-lt69a80f514d0ba/)