Hak pekerja yang perlu dipahami sebelum menghadapi masalah di tempat kerja
Panduan praktis untuk mengenali hak pekerja saat menghadapi masalah di tempat kerja, mulai dari kontrak dan upah sampai PHK serta pengaduan resmi.
# Hak pekerja yang perlu dipahami sebelum menghadapi masalah di tempat kerja
Masalah di tempat kerja sering dimulai dari hal yang tampak kecil: gaji terlambat, jam kerja berubah tanpa penjelasan, kontrak tidak jelas, atau ijazah diminta sebagai jaminan. Kamu tidak harus langsung berdebat atau mengundurkan diri. Langkah pertama adalah mengenali hak pekerja yang berkaitan dengan situasimu, lalu menyimpan bukti dan mencari rujukan aturan yang tepat.
## Mulai dari status dan dokumen kerja
Status kerja dan isi dokumen menentukan aturan mana yang perlu kamu cek.
Sejak 28 Oktober 2026, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku dan mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang baru ini berlaku bagi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan lain dari pemberi kerja. Materinya mencakup pelindungan kerja, pelatihan, sektor informal, hubungan pekerjaan tertentu, dan jaminan sosial.
Sebelum menilai apakah perusahaan melanggar hakmu, kumpulkan dulu:
- perjanjian kerja atau surat pengangkatan;
- peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, jika ada;
- slip gaji dan catatan pembayaran;
- jadwal kerja, catatan lembur, dan bukti komunikasi;
- surat peringatan, surat mutasi, atau pemberitahuan PHK bila berkaitan.
UU 27/2026 juga memuat larangan bagi pemberi kerja untuk mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan hubungan kerja. Kalau hal ini terjadi, simpan bukti permintaan tersebut. Jangan menyerahkan dokumen asli tanpa memahami dasar dan risikonya.
Untuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, baca durasi dan alasan kontraknya secara teliti. PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur PKWT, waktu kerja, waktu istirahat, dan PHK, termasuk uang kompensasi bagi pekerja PKWT. UU 27/2026 kemudian mengatur batas baru PKWT, yaitu paling lama dua tahun, dapat diperpanjang dua kali, dengan setiap perpanjangan paling lama satu tahun. Karena aturan pelaksana dapat mengalami penyesuaian, cek naskah aturan terbaru sebelum mengambil keputusan.
## Hak atas upah, waktu kerja, dan jaminan sosial
Hak pekerja tidak berhenti pada angka gaji yang tertulis di kontrak.
Cocokkan pembayaran yang kamu terima dengan perjanjian, slip gaji, dan catatan kehadiran. Bila ada lembur, catat tanggal, durasi, pekerjaan yang dilakukan, serta siapa yang memberi instruksi. Jangan hanya mengandalkan percakapan lisan. Pesan singkat, email, dan rekaman jadwal dapat membantu membangun kronologi, selama diperoleh dan digunakan secara bertanggung jawab.
Jaminan sosial juga perlu kamu periksa. BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan beberapa manfaat untuk peserta penerima upah, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Manfaatnya berbeda. JKK berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan santunan ketika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. JKP ditujukan bagi pekerja yang mengalami PHK dan memenuhi syarat kepesertaan, dengan manfaat berupa uang tunai, informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja.
Contohnya, jika kamu mengalami kecelakaan saat menjalankan pekerjaan, jangan langsung menganggap biaya pengobatan menjadi tanggungan pribadi. Catat kejadian, laporkan kepada perusahaan, simpan dokumen medis, dan cek status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pekerja lepas atau pekerja mandiri, jenis kepesertaan dan manfaatnya bisa berbeda. Informasi resmi BPJS tetap perlu menjadi rujukan sebelum mengajukan klaim.
Kamu juga bisa membaca [aturan dasar dalam UU ketenagakerjaan Indonesia](https://langkahkerja.id/undang-undang-ketenagakerjaan/) sebagai peta awal. Untuk isu yang berkaitan dengan perubahan aturan, lihat pula pembahasan [UU Ketenagakerjaan terbaru dan dampaknya bagi pekerja](https://langkahkerja.id/uu-ketenagakerjaan-terbaru/).
## Saat perusahaan mengubah pekerjaan atau mengakhiri hubungan kerja
Perubahan sepihak perlu dibaca bersama dokumen kerja dan alasan yang disampaikan perusahaan.
Jika kamu menerima perubahan jabatan, lokasi, jam kerja, atau upah, minta penjelasan tertulis. Bandingkan perubahan tersebut dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Jangan menandatangani dokumen baru dalam keadaan terburu-buru. Kamu boleh meminta waktu untuk membaca dan mencari nasihat.
Dalam perkara PHK, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur tata cara pemutusan hubungan kerja serta hak seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. UU Nomor 2 Tahun 2004 mengatur jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan pada dasarnya dimulai dengan perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Jika tidak mencapai kesepakatan, perselisihan dapat dicatatkan pada instansi ketenagakerjaan setempat dan berlanjut melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi sesuai jenis perkaranya.
Situasi yang bisa kamu lakukan:
1. Minta surat atau penjelasan resmi mengenai keputusan perusahaan.
2. Susun kronologi berdasarkan tanggal, pihak yang terlibat, dan dokumen pendukung.
3. Sampaikan keberatan secara tertulis dengan bahasa yang tenang dan spesifik.
4. Ajak perwakilan serikat pekerja atau rekan yang memahami prosedur, bila tersedia.
5. Jangan menghapus pesan, email, slip gaji, atau dokumen yang berhubungan dengan masalah.
## Cara mencari bantuan dan membuat pengaduan
Pengaduan akan lebih mudah ditindaklanjuti jika kronologi dan buktinya jelas.
Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan kanal LAPOR MENAKER untuk menyampaikan aduan tentang pelaksanaan norma ketenagakerjaan. Panduan kanal tersebut meminta pelapor mengisi status pekerja, kronologi, dan bukti. Pelapor juga perlu memilih provinsi serta kabupaten atau kota tempat bekerja dan mencantumkan perusahaan yang terkait.
Sebelum mengirim laporan, rapikan berkas dalam urutan waktu. Tulis apa yang terjadi, kapan, siapa yang menyampaikan keputusan, hak apa yang menurutmu belum dipenuhi, dan bukti mana yang mendukung setiap bagian. Hindari tuduhan yang tidak bisa kamu buktikan. Simpan nomor atau riwayat laporan agar kamu dapat mengikuti tindak lanjutnya.
Jika masalahmu terkait kecelakaan kerja, kepesertaan, atau klaim, hubungi kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Jika ada serikat pekerja, minta bantuan untuk membaca dokumen dan menentukan langkah. Untuk perselisihan yang berpotensi masuk ke proses hukum, konsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau penasihat hukum ketenagakerjaan dapat membantu, terutama sebelum menandatangani kesepakatan.
## Pertanyaan yang sering muncul
### Apakah pekerja harus langsung mengundurkan diri saat haknya tidak dipenuhi?
Tidak ada alasan untuk terburu-buru. Kumpulkan dokumen, minta penjelasan tertulis, dan cari bantuan. Pengunduran diri dapat memengaruhi posisi dan hakmu, jadi pahami akibatnya sebelum membuat keputusan.
### Apakah chat dengan atasan bisa menjadi bukti?
Chat dapat membantu menunjukkan kronologi, instruksi, atau pengakuan tertentu. Simpan percakapan secara utuh beserta tanggal dan konteksnya. Tetap utamakan dokumen resmi dan gunakan bukti secara bertanggung jawab.
### Apa yang harus dilakukan setelah PHK?
Minta dokumen PHK dan perhitungan hak secara tertulis, periksa status BPJS Ketenagakerjaan, lalu catat batas waktu atau prosedur penyelesaian perselisihan yang berlaku. Jangan menunda jika ingin meminta mediasi atau bantuan.
Hak pekerja akan lebih mudah diperjuangkan ketika kamu tahu status kerjamu, menyimpan bukti, dan memakai jalur yang sesuai. Baca aturan dari sumber resmi, minta penjelasan tertulis, lalu pilih langkah yang paling aman berdasarkan situasi konkretmu.
## Sumber
- [JDIH BPK, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan](https://peraturan.bpk.go.id/Details/359755/uu-no-27-tahun-2026-pelindungan-ketenagakerjaan)
- [JDIH BPK, PP Nomor 35 Tahun 2021](https://peraturan.bpk.go.id/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021)
- [JDIH BPK, UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://peraturan.bpk.go.id/Details/40452/uu-no-2-tahun-2004)
- [BPJS Ketenagakerjaan, Informasi Kepesertaan Penerima Upah](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html)
- [Kementerian Ketenagakerjaan, LAPOR MENAKER](https://lapormenaker.kemnaker.go.id/home)