Hak cuti karyawan menurut aturan ketenagakerjaan
Panduan praktis untuk memahami hak cuti karyawan, mulai dari cuti tahunan dan cuti melahirkan sampai cuti menikah serta istirahat panjang. Cek aturan dan dokumen sebelum mengajukan.
# Hak cuti karyawan menurut aturan ketenagakerjaan
Bingung membedakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan izin karena urusan keluarga? Kamu tidak perlu menebak dari unggahan media sosial. Hak cuti karyawan perlu dibaca bersama aturan ketenagakerjaan yang berlaku, perjanjian kerja, serta peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di tempatmu.
Patokan yang paling sering dicari pekerja adalah cuti tahunan selama 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan secara terus-menerus. Namun, tidak semua jenis izin memiliki dasar dan cara hitung yang sama. Ada hak yang diatur langsung oleh peraturan, ada pula yang rincian pelaksanaannya perlu kamu cek di dokumen perusahaan.
## Cuti tahunan dan masa kerja
Cuti tahunan pada umumnya diberikan 12 hari kerja setelah pekerja bekerja 12 bulan secara terus-menerus. Penjelasan JDIH Kementerian Ketenagakerjaan juga menerangkan bahwa hubungan kerja yang terputus dapat memengaruhi terpenuhinya masa kerja tersebut.
Artinya, kamu perlu memeriksa beberapa hal sebelum mengajukan cuti:
1. Tanggal mulai kerja yang tercatat di perjanjian atau sistem perusahaan.
2. Apakah hubungan kerjamu pernah terputus dan kemudian dibuat kontrak baru.
3. Berapa hari cuti yang sudah dipakai dan apakah ada aturan pengalihan sisa cuti.
4. Prosedur pengajuan, termasuk batas waktu dan persetujuan atasan.
Angka 12 hari kerja adalah patokan hak minimum yang sering dirujuk untuk cuti tahunan. Perusahaan dapat memiliki prosedur administrasi yang lebih rinci dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Karena itu, jangan hanya melihat saldo di aplikasi. Cocokkan saldo tersebut dengan masa kerja dan dokumen yang menjadi dasar hubungan kerjamu.
Kalau kamu sedang memeriksa hak lain di tempat kerja, panduan tentang [hak pekerja saat menghadapi masalah kerja](https://langkahkerja.id/hak-pekerja-masalah-kerja/) dapat membantu menyusun dokumen dan kronologi. Untuk memahami cara membaca aturan yang saling berkaitan, kamu juga bisa melihat [peta aturan ketenagakerjaan Indonesia](https://langkahkerja.id/undang-undang-ketenagakerjaan/).
## Cuti sakit dan cuti melahirkan
Cuti sakit dan cuti melahirkan tidak seharusnya diperlakukan sama dengan cuti tahunan. Dasar pengajuan dan dokumen pendukungnya dapat berbeda, sehingga kamu perlu mengikuti ketentuan yang sesuai dengan kondisinya.
Untuk cuti sakit, perusahaan biasanya meminta pemberitahuan dan dokumen kesehatan sesuai kebijakan yang berlaku. Baca perjanjian kerja dan peraturan perusahaan untuk mengetahui bentuk surat keterangan, jalur pengajuan, serta aturan pembayaran upah selama tidak bekerja. Jangan menggunakan jatah cuti tahunan untuk menggantikan prosedur cuti sakit tanpa memastikan dasar aturannya.
Khusus ibu yang bekerja, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak mengatur cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama. Cuti dapat diberikan paling lama tiga bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Undang-undang tersebut juga mengatur waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan tenaga kesehatan bila mengalami keguguran.
Cuti melahirkan dalam ketentuan itu wajib diberikan oleh pemberi kerja. Ibu yang menggunakan hak tersebut tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Soal upah, UU Nomor 4 Tahun 2024 mengatur upah penuh untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat, lalu 75 persen untuk bulan kelima dan keenam.
Suami juga memiliki hak cuti pendampingan istri pada masa persalinan selama dua hari dan dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan. Saat istri mengalami keguguran, hak cuti pendampingan tersebut berlangsung selama dua hari. Detail situasi dan prosedur tetap perlu diajukan melalui jalur perusahaan.
## Bagaimana dengan cuti menikah?
Cuti menikah sering disebut sebagai hak cuti karyawan, tetapi kamu perlu membedakan antara hak yang disebut langsung dalam peraturan perundang-undangan dan fasilitas yang diatur perusahaan. Jumlah hari, syarat dokumen, serta apakah izin tersebut memotong cuti tahunan dapat berbeda menurut perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Sebelum mengajukan cuti menikah, cek tiga hal berikut:
- Apakah peraturan perusahaan mencantumkan izin karena perkawinan sebagai cuti khusus atau izin berbayar.
- Berapa hari yang diberikan dan apakah hitungannya hari kerja atau hari kalender.
- Dokumen apa yang harus diserahkan, misalnya undangan, surat pemberitahuan, atau dokumen setelah perkawinan.
Jangan menganggap semua perusahaan memakai jumlah hari yang sama. Jika aturan internal tidak jelas, minta jawaban tertulis dari HR atau atasan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman ketika cuti sudah digunakan.
## Istirahat panjang dan aturan internal
PP Nomor 35 Tahun 2021 menyebut perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang. Pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, istirahat panjang tidak otomatis berlaku dengan cara yang sama di setiap perusahaan.
Hal ini menunjukkan mengapa kamu perlu membaca lebih dari satu dokumen. PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur kerangka waktu kerja dan waktu istirahat, tetapi rincian hak dan prosedur di tempat kerja dapat bergantung pada dokumen hubungan kerja. Perubahan aturan juga mungkin membuat rujukan lama perlu diperiksa kembali.
Sebelum mengirim permohonan, gunakan checklist singkat ini:
- Tentukan jenis cuti atau izin yang benar.
- Baca pasal atau bagian yang mengaturnya di kontrak dan peraturan perusahaan.
- Pastikan masa kerja dan saldo cuti sudah sesuai.
- Siapkan surat keterangan atau dokumen pendukung.
- Ajukan melalui kanal resmi dan simpan bukti pengajuan.
- Minta konfirmasi tertulis jika pengajuan ditolak, diubah, atau ditunda.
Kalau pengajuan cuti berkaitan dengan perselisihan, kumpulkan kontrak, slip gaji, catatan kehadiran, salinan permohonan, dan jawaban perusahaan. [Panduan tentang UU ketenagakerjaan terbaru](https://langkahkerja.id/uu-ketenagakerjaan-terbaru/) bisa kamu gunakan sebagai langkah lanjutan untuk memeriksa perubahan aturan dan sumber resmi.
### Ringkasnya
Hak cuti karyawan tidak hanya soal berapa hari yang boleh diambil. Kamu perlu memastikan jenis cuti, masa kerja, dokumen pendukung, dan aturan internal yang dipakai perusahaan. Untuk cuti tahunan, patokan umum yang dirujuk adalah 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja terus-menerus. Untuk cuti melahirkan, gunakan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2024. Untuk cuti menikah dan istirahat panjang, baca dokumen perusahaan sebelum membuat kesimpulan.
## Sumber
- [JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, Waktu Istirahat dan Cuti](https://jdih.kemnaker.go.id/berita/detail/waktu-istirahat-dan-cuti)
- [PP Nomor 35 Tahun 2021, JDIH Kementerian Ketenagakerjaan](https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PP352021.pdf)
- [UU Nomor 4 Tahun 2024, JDIH BPK](https://peraturan.bpk.go.id/Download/349268/UU%20Nomor%204%20Tahun%202024.pdf)