Dokumen ini merupakan informasi mengenai Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 oleh Pemerintah Pusat dan resmi berlaku sejak diundangkan pada tanggal yang sama. Secara materi pokok, UU ini mengatur pembentukan dan ruang lingkup Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), status dan tempat kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban, pendaftaran peserta dan pembayaran iuran, organ BPJS, pertanggungjawaban, pengawasan, aset, pembubaran, penyelesaian sengketa, hingga ketentuan pidana dan peralihan. Saat ini, peraturan tersebut berstatus masih berlaku.

Dokumen ini merupakan informasi mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2021 oleh Pemerintah Pusat dan resmi berlaku sejak diundangkan pada tanggal yang sama. Secara materi pokok, peraturan ini mengatur kebijakan pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil, pelindungan upah, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya, dewan pengupahan, hingga sanksi administratif. Komponen upah dalam peraturan ini terdiri atas upah tanpa tunjangan; upah pokok dan tunjangan tetap; upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Saat ini, peraturan tersebut berstatus masih berlaku.

Dokumen ini merupakan informasi mengenai Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2003 oleh Pemerintah Pusat dan resmi berlaku sejak diundangkan pada tanggal yang sama. Secara materi pokok, UU ini mengatur pokok-pokok ketenagakerjaan di Indonesia, meliputi landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pembinaan, pengawasan, penyidikan; serta ketentuan pidana dan sanksi administratif. Saat ini, UU ini berstatus masih berlaku.

Dokumen ini merupakan informasi mengenai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2026 oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan resmi berlaku sejak diundangkan pada tanggal yang sama. Secara materi pokok, peraturan ini mengatur mengenai jenis dan bidang pekerjaan alih daya (seperti layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi/angkutan, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan), perjanjian alih daya, kewajiban perusahaan alih daya, hingga pengawasannya. Saat ini, peraturan tersebut berstatus masih berlaku.

Dokumen ini merupakan informasi mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2021 oleh Pemerintah Pusat dan resmi berlaku sejak diundangkan pada tanggal yang sama. Secara materi pokok, peraturan ini mengatur ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), uang kompensasi pekerja, perlindungan pekerja dan perizinan alih daya, waktu kerja dan lembur, tata cara PHK, hingga pemberian pesangon serta uang penghargaan masa kerja. Saat ini, peraturan tersebut berstatus masih berlaku.

Dokumen ini merupakan informasi mengenai Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023 oleh Pemerintah Pusat dan resmi berlaku sejak diundangkan pada tanggal yang sama. Undang-Undang ini berstatus masih berlaku dan secara pokok mengatur mengenai penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Dokumen ini merupakan informasi mengenai Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1964 oleh Pemerintah Pusat dan resmi berlaku sejak diundangkan pada tanggal yang sama. Undang-Undang ini berfokus pada subjek lalu lintas dan jalan, khususnya terkait dana pertanggungan wajib untuk kecelakaan. Saat ini, peraturan tersebut berstatus masih berlaku.

Dokumen ini merupakan informasi mengenai Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2023 oleh Pemerintah Pusat dan resmi berlaku sejak diundangkan pada hari yang sama. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai batasan istilah, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan dan upaya kesehatan, fasilitas dan sumber daya kesehatan, hingga ketentuan pidana dan penutup. Saat ini, peraturan tersebut berstatus masih berlaku.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan perundang-undangan ini ditetapkan dan mulai berlaku di Jakarta pada pertengahan bulan September 2018 dengan status yang masih berlaku hingga saat ini. Dokumen ini mengatur kebijakan pemerintah di bidang asuransi kesehatan sebagai panduan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan di Indonesia.