Revisi UU Ketenagakerjaan: apa yang perlu dipantau pekerja
UU Nomor 27 Tahun 2026 sudah disahkan. Ini hal yang perlu dipantau pekerja, mulai dari kontrak dan upah sampai pekerja platform digital serta aturan peralihan.
# Revisi UU Ketenagakerjaan: apa yang perlu dipantau pekerja
Kalau kamu masih mencari kabar tentang revisi UU Ketenagakerjaan, ada perubahan penting yang perlu dicatat: pembahasannya sudah tidak berhenti sebagai rancangan. Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Namun, pengesahan undang-undang bukan berarti semua aturan teknis langsung berubah pada hari yang sama. Pekerja tetap perlu membedakan isi undang-undang, peraturan pelaksana, dan informasi yang baru berupa pemberitaan.
## Dari revisi menjadi undang-undang baru
Perubahan status ini penting karena UU Nomor 27 Tahun 2026 disusun sebagai undang-undang ketenagakerjaan tersendiri. JDIH Kementerian Sekretariat Negara menjelaskan bahwa aturan baru tersebut menata kembali materi dari UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023, termasuk materi yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Sebelum undang-undang baru disahkan, pembahasannya memang diarahkan untuk menjawab putusan MK dan perubahan pola kerja. Pada Agustus 2026, DPR menyebut pekerja sektor informal dan pekerja platform digital sebagai bagian yang perlu mendapat kepastian pelindungan. Kementerian Ketenagakerjaan juga menyampaikan bahwa isu alih daya, upah, struktur pengupahan, dan jaminan pelindungan kerja ikut dibahas.
Kamu bisa membaca konteks aturan lama melalui [UU ketenagakerjaan Indonesia dan hak dasar pekerja](https://langkahkerja.id/undang-undang-ketenagakerjaan/). Untuk memahami perubahan yang dibahas sebelum pengesahan, lihat juga [perkembangan UU Ketenagakerjaan terbaru dan dampaknya bagi pekerja](https://langkahkerja.id/uu-ketenagakerjaan-terbaru/).
## Hal yang perlu dipantau pekerja
Isi UU Nomor 27 Tahun 2026 mencakup banyak bidang. Tidak semuanya akan terasa dalam bentuk perubahan langsung pada slip gaji atau kontrak kerja. Beberapa poin berikut layak kamu pantau karena berkaitan dengan hubungan kerja sehari-hari.
### 1. Status kontrak dan alih daya
Aturan baru memuat pengaturan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT, alih daya, serta hubungan kerja. Bagi pekerja kontrak, perubahan di area ini dapat memengaruhi cara perusahaan menyusun jangka waktu, perpanjangan, dan penempatan kerja.
Jangan hanya membaca judul kontrak. Periksa jenis hubungan kerja, tanggal mulai dan berakhir, pekerjaan yang menjadi objek kontrak, serta pihak yang bertanggung jawab membayar upah dan memenuhi hakmu. Jika kamu bekerja melalui perusahaan alih daya, simpan kontrak dan bukti komunikasi terkait penempatan. Dokumen itu berguna ketika kamu perlu membandingkan praktik di lapangan dengan aturan yang berlaku.
### 2. Upah, pesangon, dan jaminan kehilangan pekerjaan
Pengupahan, struktur dan skala upah, pesangon, serta jaminan kehilangan pekerjaan termasuk materi yang mendapat perhatian dalam aturan baru. Besaran hak yang kamu terima tetap perlu dibaca bersama ketentuan pelaksana dan kondisi hubungan kerja, misalnya alasan berakhirnya pekerjaan serta masa kerja.
Karena itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa satu unggahan media sosial sudah menjawab hakmu. Catat komponen upah, masa kerja, status kepesertaan jaminan sosial, dan dokumen ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Bila ada perubahan kebijakan perusahaan, minta penjelasan tertulis.
Untuk membandingkan isu ini dengan hak lain yang mungkin muncul di tempat kerja, kamu dapat membaca [panduan hak pekerja saat menghadapi masalah kerja](https://langkahkerja.id/hak-pekerja-masalah-kerja/).
### 3. Pekerja informal dan pekerja platform digital
Perkembangan kerja berbasis aplikasi membuat batas antara pekerja dan mitra sering menjadi bahan perdebatan. Dalam pembahasan RUU, DPR menyoroti pekerja informal dan pekerja platform digital. UU Nomor 27 Tahun 2026 juga memuat pengaturan tentang tenaga kerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu yang mendapat pelindungan melalui jaminan sosial, menurut naskah resmi JDIH Setneg.
Bagi pekerja platform, yang perlu dipantau bukan hanya istilah yang dipakai aplikasi. Perhatikan siapa yang mengatur tarif, menentukan akses terhadap pekerjaan, menetapkan sanksi, dan menyediakan perlindungan ketika terjadi kecelakaan atau sengketa. Detail pelaksanaan tetap perlu dilihat dalam peraturan turunan dan kebijakan resmi yang diterbitkan setelah undang-undang berlaku.
### 4. Pengawasan ketenagakerjaan
Undang-undang baru mengatur penguatan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk perhatian pada rasio pengawas dengan jumlah pekerja atau perusahaan. Aturan itu penting, tetapi dampaknya bergantung pada pelaksanaan dan akses pelaporan di daerah.
Jika hakmu dilanggar, kumpulkan kontrak, slip gaji, daftar hadir, surat peringatan, bukti komunikasi, dan dokumen PHK. Urutkan berdasarkan tanggal. Data yang rapi membuat pemeriksaan masalah lebih mudah daripada mengandalkan ingatan atau tangkapan layar yang tidak lengkap.
## Jangan buru-buru memakai aturan baru untuk semua kasus
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga memiliki ketentuan peralihan. Naskah resmi menyebut perkara perselisihan hubungan industrial yang sudah terdaftar sebelum undang-undang berlaku diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelumnya. Beberapa peraturan pelaksanaan lama juga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru.
Artinya, tanggal kejadian dan status proses sangat penting. Kasus PHK yang terjadi sebelum aturan baru berlaku belum tentu dibaca dengan cara yang sama seperti hubungan kerja yang dibuat setelahnya. Begitu pula aturan teknis yang masih menunggu penerbitan. Jangan mengutip satu pasal tanpa memeriksa tanggal berlaku, ketentuan peralihan, dan peraturan pelaksananya.
## Cara mengikuti perkembangan aturan
Kamu tidak perlu membaca semua dokumen hukum setiap hari. Gunakan kebiasaan sederhana berikut:
1. Cek naskah undang-undang dan peraturan melalui JDIH pemerintah, bukan hanya ringkasan di media sosial.
2. Bedakan berita tentang pembahasan, naskah rancangan, undang-undang yang sudah disahkan, dan peraturan pelaksana.
3. Simpan versi kontrak, slip gaji, dan pemberitahuan perusahaan ketika ada perubahan kebijakan.
4. Bandingkan informasi dari pemerintah, DPR, serikat pekerja, atau pendamping hukum sebelum mengambil langkah.
5. Jika masalah sudah menjadi sengketa, cari bantuan sesuai jalur yang tersedia dan bawa dokumen lengkap.
### Apa yang berubah untuk pekerja sekarang?
Perubahan paling jelas adalah adanya UU Nomor 27 Tahun 2026 sebagai payung tersendiri untuk pelindungan ketenagakerjaan. Dampak pada kasus tertentu belum selalu bisa ditentukan hanya dari judul undang-undangnya. Kamu perlu melihat aturan pelaksana, ketentuan peralihan, dan fakta hubungan kerjamu.
### Apakah UU lama langsung tidak berlaku?
Tidak sesederhana itu. UU Nomor 27 Tahun 2026 mencabut ketentuan tertentu dan menyatakan sebagian peraturan pelaksanaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Untuk kasus konkret, periksa naskah resmi dan tanggal berlakunya.
## Langkah berikutnya bagi pekerja
Mulai dari dokumen yang kamu pegang sendiri. Tandai status kerja, masa kontrak, komponen upah, kepesertaan jaminan sosial, dan prosedur ketika hubungan kerja berakhir. Setelah itu, cek sumber resmi untuk melihat apakah ketentuan yang relevan sudah memiliki aturan pelaksana.
Revisi UU Ketenagakerjaan akhirnya menghasilkan undang-undang baru, tetapi pekerjaan membaca aturan belum selesai. Pantau perubahan yang benar-benar sudah berlaku, jangan mencampur draf dengan hukum positif, dan gunakan dokumen resmi ketika hakmu perlu diperiksa.
## Sumber
- [JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan](https://jdih.setneg.go.id/api/hukumproduk/pdf?f=Salinan+UU+Nomor+27+Tahun+2026.pdf&fl=P20664&l=uploads)
- [DPR RI, Komisi IX DPR Dorong RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Landasan Ekonomi Nasional](https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-IX-DPR-Dorong-RUU-Pelindungan-Ketenagakerjaan-Jadi-Landasan-Ekonomi-Nasional-68373)
- [Kementerian Ketenagakerjaan RI, RUU Ketenagakerjaan Baru Ditargetkan Rampung Oktober 2026](https://kemnaker.go.id/news/detail/ruu-ketenagakerjaan-baru-ditargetkan-rampung-oktober-2026-pelindungan-pekerja-diperkuat)